Kajian Jikalahari dan Auriga Nusantara menyebut jutaan hektare perkebunan sawit di provinsi ini diduga masuk kawasan hutan tanpa izin.
Sejumlah perusahaan besar disebut-sebut masih beroperasi dengan status hukum yang abu-abu.
Sebagai Sekda, Syahrial tak bisa menutup mata.
Pengalaman masa lalunya sebagai Kepala Dinas Perkebunan membuat publik berharap ia lebih tegas menata sektor ini.
“Kalau sekda diam saja, Riau akan terus jadi surga korporasi nakal,” ujar seorang aktivis lingkungan yang enggan disebut namanya.
Tarik-Menarik Politik
Penunjukan Syahrial sendiri tak lepas dari dinamika politik.
Dari tiga nama yang diusulkan Gubernur Riau Abdul Wahid, Presiden Prabowo memilih Syahrial.
Ia menggeser dua calon lain yakni Yusfa Hendri dan Jafrinaldi, untuk menggantikan SF Hariyanto, sekda lama yang diberhentikan lewat Keppres Nomor 123/TPA Tahun 2025.
Kursi sekda dikenal sebagai jabatan strategis: pengendali mesin birokrasi, pengatur anggaran, sekaligus penjaga ritme hubungan gubernur dengan pemerintah pusat.
Di balik meja sekda, kerap terjadi tarik-menarik kepentingan antara elit politik lokal, pengusaha, hingga aktor nasional.
Sejumlah pengamat menilai Syahrial Abdi akan menghadapi ujian integritas sejak hari pertama.
Bukan hanya soal membenahi defisit, tapi juga menjaga netralitas ASN menjelang Pilkada Riau 2025.
“Birokrasi di Riau sering jadi alat politik. Sekda harus memastikan ASN tidak terseret dalam pusaran kekuasaan,” kata seorang akademisi Universitas Riau.
Harapan di Balik Pelantikan