” Pada bidang sosial Fraksi Partai Golkar melihat, kebijakan anggaran bidang sosial, memang sudah mengarah pada pemenuhan layanan dasar sosial. Seperti layanan disabilitas, anak terlantar, lansia gelandangan, dan tanggap darurat bencana sosial. Tapi, alokasi anggaranya masih sangat rendah dibandingkan anggaran untuk program penunjang dan operasional rutin,” ungkap Fajar Vesky.
Fraksi Partai Golkar memberi catatan, agar penyediaan permakanan, sandang dan alat bantu dan alat bantu untuk disabilitas, digenjot lagi anggarannya dalam RAPBD 2026. Begitu pula anggaran untuk Makam Pahlawan yang hanya dialokasikan Rp30 juta setahun, perlu ditambah karena belum sesuai amanat Permensos 23 Tahun 2014.
“Sekalipun urusan makam pahlawan tidak termasuk standar layanan sosial. Tapi alokasi anggaran yang hanya Rp30 juta setahun untuk makam pahlawan dalam RAPBD 2026, rasanya tidak setimpal dengan hibah tanah yang sudah diberikan Pemerintah Nagari di lokasi makam pahlawan. Dan tidak sebanding dengan nilai-nilai patriotisme yang diwariskan oleh para pejuang di makam pahlawan yang sudah menjadi aset Pemda Limapuluh Kota tersebut,” kata Fajar Vesky.
Dia menegaskan, tanpa para pejuang yang terkubur di makam pahlawan, kita tak akan bisa menikmati legitnya beranekaragam belanja daerah dalam RAPBD 2026.
“Rasanya, wajar dan patut Partai Golkar sebagai pengawal setia Pancasila dan NKRI, mengingatkan kita bersama, tentang pentingnya memperkuat kebijakan angggaran untuk Makam Pahlawan di tahun 2026 nanti,” pungkas Fajar Rillah Vesky.***