Senin, 26 / Oktober / 2020
Suara Wagub Riau Kurang Terdengar saat Demo UU Cipta Kerja, Mahasiswa Kesal

| PERISTIWA
Rabu, 14 Oktober 2020 - 19:04:09 WIB
PEKANBARU, RIAUSATU.COM-Aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja kembali berlangsung di Riau, Selasa (13/10). Kali ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat dan Mahasiswa (Geram) mendatangi Kantor Gubernur Riau.

Pantauan merdeka.com, aksi itu berjalan damai, namun massa membubarkan diri usai ditemui Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution. Ini akibat massa kecewa suara Edy tidak terdengar saat menanggapi tuntutan mereka.

Kekecewaan itu sempat dilontarkan sejumlah massa agar Edy berbicara dengan pengeras suara. Namun permintaan massa tersebut tidak mendapat respons dari petugas pengamanan maupun Wakil Gubernur Riau yang juga mantan Danrem 031 Wira Bima itu.

"Dengan segala hormat pak Wakil Gubernur, silakan bapak berbicara menggunakan mic yang lain agar kami semua mendengar," cetus salah satu mahasiswa, sebagaimana dilansir merdeka.com.

Menanggapi aksi itu, Edy Natar menjelaskan bahwa surat aspirasi penolakan UU Cipta Kerja baik dari mahasiswa dan buruh telah dikirimkan ke pemerintah pusat.

Namun, pengeras suara yang digunakan Edy tidak keras. Mahasiswa berulang kali meminta agar Edy mengganti pengeras suara yang sebelumnya bagus saat digunakan polisi untuk mengimbau mahasiswa.

Sebagian mahasiswa bersorak-sorak lantaran tidak mendengar penjelasan Edy. Meski demikian, Edy tetap menggunakan pengeras suara yang tidak terdengar ratusan mahasiswa itu. Hanya mahasiswa di bagian depan saja yang mendengarnya.

"Surat aspirasi penolakan UU Cipta Kerja sudah kita kirimkan. Selain ke DPR RI juga ditujukan ke Presiden Joko Widodo," kata Edy.

Jawaban itu kembali tidak memuaskan massa sehingga sempat terjadi gejolak dalam kerumunan yang membanjiri Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di depan Kantor Gubernur Riau itu.

Dalam aksi itu diketahui massa menyampaikan beberapa pernyataan sikapnya. Di antaranya yakni menolak UU Cipta Kerja yang sempat disahkan beberapa waktu lalu oleh DPR RI.

Kemudian massa juga mendesak presiden Joko Widodo untuk membuat Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu). Yang terakhir yakni menolak tindakan represif dari pihak kepolisian seperti yang terjadi pada aksi mahasiswa Kamis (8/10) lalu di depan Gedung DPRD Riau.

Dari pantauan, ratusan petugas kepolisian menjaga aksi ini. Bahkan lingkungan Mapolda Riau yang berhadap-hadapan dengan Kantor Gubernur Riau dipasangi kawat berduri. Aksi berlangsung damai dan tidak terjadi kericuhan. Mereka membubarkan diri sekitar pukul 18.00 WIB. (dri)




DIBACA : 36 KLIK

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 081371554444 atau Email: redaksi.riausatu@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.

 
Index

Konten SPORT | POLITIK | HUKRIM | OTONOMI | NASIONAL | PERISTIWA | IPTEK | EKONOMI | OTOMOTIF | JENDELA | ADVERTORIAL | ROHIL | INHIL |
RIAU | DPRD PROV. RIAU
Management TENTANG KAMI | REDAKSI | PEDOMAN MEDIA SIBER | INFO IKLAN | DISCLAIMER | INDEX
Copyright © 2014 RiauSatu.Com, All Rights Reserved