Rabu, 22 / Januari / 2020
Tak Bersinergi dengan DPRD Riau
Legislator Ancam Laporkan Satker yang Keras Kepala ke Plt Gubri

| DPRD PROV. RIAU
Rabu, 18 Mei 2016 - 21:44:25 WIB
PEKANBARU, RIAUSATU.COM- Rapat dengar pendapat antara 7 orang anggota Komisi E DPRD Riau yang dipimpin Ketua Komisi E DPRD Riau H Masnur dari F-Golkar dengan eksekutif membahas rencana kerja tahun anggaran 2017, ricuh dan tegang di DPRD Riau, Rabu siang hingga petangnya (18/5/2016).

Pasalnya program kerja atau rencana kerja (Renja) tahun anggaran 2017 yang diajukan sejumlah Satker termasuk dari Bappeda Riau lagi-lagi tidak sesuai dengan arahan yang telah diberikan berkali-kali oleh DPRD Riau.

Ketua Komisi E DPRD Riau H Masnur mengancam akan melaporkan Satker yang keras kepala ini ke Plt Gubri Ir Arsyadjuliandi Rachman, karena tidak bersinergi dengan DPRD Riau. Di mana anjuran DPRD Riau ini adalah sesuai dengan aturan yang berlaku apalagi ada petunjuk dari Dirjen Bangda Depdagri tentang Permen Nomor 13. Padahal sejumlah Kepala DInas dan jajarannya itu adalah hasil seleksi melalui assesment.

Titik permasalahan utama yang membuat anggota Komisi E DPRD Riau ini marah besar antara lain disebabkan tidak dimasukkannya usulan anggota dewan hasil reses di mana sejumlah konstituen mengajukan beberapa usulan perencanaan pembangunan. Misalnya masalah pendidikan, perpustakaan dan kearsipan, masalah kesehatan dan lain-lain.

"Kami ini kan dipilih rakyat dari proses demokrasi dan reses itu juga dibenarkan Undang-undang dan suara-suara dari konstituen kami harus kami dengar dan harus direalisasikan melalui usulan-usulan ke Satker ini. Tapi saat kami periksa kenapa usulan itu tidak muncul siapa yang mencoret, Kepala Dinas, atau Kepala Bappeda? Mana Kepala Bappeda Riau M Yafiz kenapa tak datang kenapa diwakilkan Sekretarisnya ini Ahmad Hizazi," kata H Masnur.

Demikian juga anggota dewan lainnya dari F-Hanura Muhammad Ali menunjuk ke arah sejumlah Kepala Dinas agar pengajuan rencana kerja 2017 itu berpihak kepada rakyat. "Itu lihat di daerah terpencil itu banyak masyarakat yang susah perlu layanan pendidikan yang memadai, layanan perpustakaan dan buku-buku bacaan agar warga jadi pintar, juga perlu pelayanan kesehatan yang memadai. Coba itu diperhatikan!" kata Muhammad Ali dengan nada sangat tinggi.

Sementara Ade Hartati dari F-PAN meminta pihak aparat Tipikor dan KPK agar dihadirkan dalam pembahasan berikutnya. Anggota DPRD Riau ini kecewa karena aspirasi demokrasi dari konstituennya di daerah tidak dimasukkan dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). "Bappeda bilang e-planning sudah terkunci dan tak bisa diubah lagi. Apa benar?" tanya Ade Hartati.

Di Dinas Dispora Riau diusulkan Rp95 miliar, tahu-tahu turun jadi Rp22 miliar. Siapa yang menurunkan, yang mencoret ini, panggil siapa yang menoret ini. Demikian kata anggota dewan lainnya.

Menurut Ketua Komisi E DPRD Riau H Masnur bahwa APBD Riau tahun anggaran 2017 nanti hanya sekitar Rp8,3 triliun turun dibandingkan tahun anggaran 2016 sekarang ini sebesar Rp10,4 triliun. Penurunan ini kata H Masnur jelas-jelas akan menyusahkan masyarakat Riau nantinya karena bukannya meningkat kinerja Riau ini dilihat oleh pihak luar nantinya tapi turun memilukan.

Nanti disalahkan DPRD Riau yang tak becus dan disalahkan pula Plt Gubri yang tak benar kerjanya. "Padahal pihak SKPD dan Bappeda Riau ini yang kami lihat saling bermasalah selalu tak menjalankan arahan DPRD Riau yang sesuai aturan.

Atas tudingan anggota dewan ini sejumlah SKPD seperti Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau Edi Yusti menegaskan bahwa pihaknya sudah menjalankan anjuran DPRD Riau itu tapi memang terjadi perubahan dari Rp95 miliar menjadi Rp22 miliar anggaran 2017 nanti. "Bukan kami yang mencoret," tegas Edi Yusti.

Lantas anggota dewan bertanya siapa yang mencoret? Hantu atau ada setan, atau Bappeda Riau? Mana Kepala Bappeda Riau M Yafiz kenapa tak datang ke rapat ini? Seharusnya dia yang menjelaskan di sini!" tegas anggota dewan lagi.

Menanggapi hal ini Sekretaris Bappeda Riau Ahmad Hizazi menjelaskan bahwa masalah e-planning yang sudah terkunci dan tak bisa diubah lagi itu memang sudah sesuai dengan aturan dan bukan dibuat-buat. Menurut Ahmad memang sejak  tahun anggaran 2016 dan 2017 nanti ini terjadi penurunan dana bagi hasil (DBH) Riau makanya juga terjadi penurunan anggaran. (rs3)

DIBACA : 2586 KLIK

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 081371554444 atau Email: redaksi.riausatu@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.

 
Index

Konten SPORT | POLITIK | HUKRIM | OTONOMI | NASIONAL | PERISTIWA | IPTEK | EKONOMI | OTOMOTIF | JENDELA | ADVERTORIAL | ROHIL | INHIL |
RIAU | DPRD PROV. RIAU
Management TENTANG KAMI | REDAKSI | PEDOMAN MEDIA SIBER | INFO IKLAN | DISCLAIMER | INDEX
Copyright © 2014 RiauSatu.Com, All Rights Reserved