Sabtu, 24 / Oktober / 2020
UU Ciptaker: Pasal soal Penetapan Luas Perkebunan Sempat Berubah

| NASIONAL
Kamis, 15 Oktober 2020 - 15:36:27 WIB
JAKARTA, RIAUSATU.COM-Banyak perubahan dalam UU Cipta Kerja usai disahkan DPR pada 5 Oktober pekan lalu. Pasal penetapan luas lahan perkebunan menjadi salah satu materi yang mengalami perubahan pasca-tanggal pengesahan di DPR.

Perubahan pasca-pengesahan dialami oleh Pasal 14 ayat (2) dalam Paragraf 3: Pertanian, Bagian Keempat: Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi. Pasal 29 ini, sebagaimana dilansir detik.com, mengubah UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Pasal yang berubah adalah soal jumlah poin pertimbangan dalam menetapkan batasan luas perkebunan.

Simak tahapan perubahannya sebagai berikut:

UU Cipta Kerja

Bagian Keempat: Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi

Paragraf 3: Pertanian

Versi 905 halaman (5 Oktober 2020):

Pasal 14
(1) Pemerintah Pusat menetapkan batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan.
(2) Penetapan batasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
a. jenis tanaman;
b. ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat;
c. modal;
d. kapasitas pabrik;
e. tingkat kepadatan penduduk;
f. pola pengembangan usaha;
g. kondisi geografis;
h. perkembangan teknologi; dan/atau
i. pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang tata ruang.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batasan luas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Versi 1.052 halaman (9 Oktober 2020):

Pasal 14
(1) Pemerintah Pusat menetapkan batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan.
(2) Penetapan batasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
a. jenis tanaman;
b. ketersediaan lahan yang sesuai secara
agroklimat;
c. modal;
d. kapasitas pabrik;
e. tingkat kepadatan penduduk;
f. pola pengembangan usaha;
g. kondisi geografis;
h. perkembangan teknologi; dan/atau
i. pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batasan luas diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Versi 1.035 halaman (12 Oktober 2020):

Pasal 14
(1) Pemerintah Pusat menetapkan batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan.
(2) Penetapan batasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
a. jenis tanaman; dan/atau
b. ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batasan luas diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Versi 812 halaman (13 Oktober 2020):

Pasal 14
(1) Pemerintah Pusat menetapkan batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan.
(2) Penetapan batasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
a. jenis tanaman; dan/atau
b. ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batasan luas diatur dalam Peraturan Pemerintah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batasan luas diatur dalam Peraturan Pemerintah. (dri)




DIBACA : 38 KLIK

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 081371554444 atau Email: redaksi.riausatu@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.

 
Index

Konten SPORT | POLITIK | HUKRIM | OTONOMI | NASIONAL | PERISTIWA | IPTEK | EKONOMI | OTOMOTIF | JENDELA | ADVERTORIAL | ROHIL | INHIL |
RIAU | DPRD PROV. RIAU
Management TENTANG KAMI | REDAKSI | PEDOMAN MEDIA SIBER | INFO IKLAN | DISCLAIMER | INDEX
Copyright © 2014 RiauSatu.Com, All Rights Reserved