Kamis, 24 / 09 / 2020
Tahun lalu, Provinsi Riau Urutan 7 Karhutla
Kepala BNPB Sebut Dampak Karhutla Merugikan Kita Semua

| OTONOMI
Selasa, 10 Maret 2020 - 18:06:36 WIB
PEKANBARU,RIAUSATU.COM-Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terjadi di Riau, tahun lalu Provinsi Riau dalam urutan 7.

Hal itu disampaikan Kepala BNPB, Letjen TNI Doni Munardo dalam sambutannya saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla Provinsi Riau, Senin sore (9/3/2020), di halaman kantor Gubernur Riau.

Selain itu, sebut Kepala BNPB, Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) ini merugikan kita semua.

Sambung Kepala BNPB, bapak Presiden dalam berbagai kesempatan mengatakan berulang kali, upaya pencegahan jauh lebih baik dari upaya penanggulangan, khususnya pemadaman.

"Oleh karenanya, besar harapan kita disini, masyarakat dan segenap komponen, terutama juga dunia usaha untuk bisa memperhatikan hal ini, betul-betul menyadari bahwa dampak kebakaran hutan dan lahan ini akan sangat merugikan kita semua," ujarnya.

Bukan hanya asap yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat, tetapi dampak asap sendiri yang apabila besar bisa masuk ke negara tetangga pun akan menjadi persoalan.

"Oleh karenanya, kesempatan ini, saya selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), saya mengajak semua pihak untuk betul-betul mau meningkatkan kesadaran kolektif agar langkah-langkah pencegahan harus kita lakukan semaksimal mungkin. Kalau terjadi kebakaran, maka langkah terakhir adalah pemadaman," jelasnya.

Masih dikatakan Kepala BNPB, dari 90 ribu hektare lahan yang terbakar, 62 ribu hektare terdiri dari lahan gambut.

Disampaikannya, memadamkan kebakaran di lahan gambut adalah pekerjaan yang sangat sulit, walaupun didukung berbagai macam perlengkapan dan peralatan termasuk teknologi modifikasi cuaca dan juga helikopter waterboombing, tetapi tetap saja, api yang berada di dalam gambut belum tentu padam sepenuhnya.

Oleh karenanya, katanya lagi, upaya kita sekarang adalah bagaimana meningkatkan kolaborasi kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, didukung TNI-Polri dan juga dibantu dunia akademisi termasuk harus mendapatkan dukungan dari dunia usaha serta para komunitas termasuk juga tokoh-tokoh agama, budayawan, relawan-relawan, LSM dan pegiat-pegiat lingkungan lainnya dan juga kawan-kawan Pers dari Media.

Ia berharap, kolaborasi ini bisa menjadi bagian yang efektif untuk bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan pada waktu yang akan datang.

"Inpres ini juga memberikan kewenangan lebih besar kepada unsur kepolisian, kepada Polda-polda, Polres-polres untuk bisa melakukan langkah-langkah penegakan hukum yang lebih efektif. Memang satu sisi kita tidak enak memberikan sanksi kepada warga kita. Tetapi disisi lain, tentunya penegakan hukum harus juga dilakukan demi meningkatkan upaya-upaya kesadaran," jelasnya.

Masih disampaikan Kepala BNPB, program sosialisasi diharapkan bisa menjadi salah satu poin penting disini untuk bisa mengajak warga masyarakat kita agar memiliki keterampilan tambahan untuk tidak tergantung pada salah satu jenis komoditas tanaman.(ift)

DIBACA : 212 KLIK

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 081371554444 atau Email: redaksi.riausatu@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.

 
Index

Konten SPORT | POLITIK | HUKRIM | OTONOMI | NASIONAL | PERISTIWA | IPTEK | EKONOMI | OTOMOTIF | JENDELA | ADVERTORIAL | ROHIL | INHIL |
RIAU | DPRD PROV. RIAU
Management TENTANG KAMI | REDAKSI | PEDOMAN MEDIA SIBER | INFO IKLAN | DISCLAIMER | INDEX
Copyright © 2014 RiauSatu.Com, All Rights Reserved