Minggu, 18 / April / 2021
Eksekusi Lahan di Pelalawan Dinilai untuk Mengembalikan Fungsi Kawasan Hutan

| HUKRIM
Senin, 01 Maret 2021 - 13:56:26 WIB
PANGKALAN KERINCI, RIAUSATU.COM-Belum tuntasnya penertiban dan pemulihan kawasan hutan di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau, yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, dinilai Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tri Marta Bertuah, Fery bisa menjadi preseden buruk. Pihaknya menilai eksekusi lahan dilakukan untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan.

Dari putusan pidana Mahkamah Agung (MA) Nomor 1087/Pid.Sus.LH/2018, Tanggal 17 Desember 2018, bahwa areal seluas 3.323 hektare semestinya dikembalikan kepada negara melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Provinsi Riau, c.q PT Nusa Wana Raya (PT NWR). Namun eksekusi yang dilakukan pada 16 Desember 2019 lalu masih menyisakan lahan seluas 1.323 hektare.

"Harusnya kita melihat ini sebuah penegakan hukum untuk mengembalikan fungsi kawasan hutannya, sehingga pihak yang selama ini terlibat dalam penolakan harusnya memberikan kesadaran hukum biar jangan ada lagi pihak-pihak atau kelompok yang dijadikan tameng dalam penolakan menjalankan putusan Mahkamah Agung ini," kata Fery kepada wartawan, Minggu (28/2), sebagaimana dilansir merdeka.com.

Menurutnya, putusan ini adalah putusan pidana bukan perdata. Di mana jelas dalam putusan MA tersebut menyebutkan bahwa PT PSJ dinyatakan bersalah dan dihukum telah melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu yang tidak memiliki izin usaha perkebunan berikut kebun tanpa izin yang merupakan barang bukti dirampas dan mengembalikan ke negara melalui DLHK Cq. PT NWR.

"Penegakan hukum tetap harus dilakukan dengan cara pemilihan kawasan hutan, termasuk pidana denda Rp5 miliar yang harus dibayarkan oleh PT PSJ. Kejaksaan tetap harus meminta PT PSJ membayar lunas pidana denda tersebut atau menyita aset milik PT PSJ sebagai gantinya," ujar Fery.

Pihaknya mendesak dinas terkait segera menjalankan eksekusi tersebut sesuai dengan amar putusan MA agar pemulihan kawasan hutan menjadi jelas tanggung jawabnya. Fery juga mengimbau agar PT PSJ tidak menjadikan masyarakat tameng untuk kepentingan sendiri.

"Kawasan hutan ini harus secepatnya dipulihkan, pihak-pihak atau kelompok yang dijadikan tameng oleh PT PSJ adalah pihak-pihak atau kelompok yang merupakan korban dari ketidaktaatan PT PSJ dengan membangun, mengelola kebun sawit tanpa izin dan berada di dalam kawasan hutan yang jelas ini melanggar hukum," tegas Fery.

Sementara, Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Muspidauan menyebutkan keputusan eksekusi tersebut telah diserahkan kepada DLHK Riau.

"Putusan pengadilan bunyinya seperti itu, yakni menyerahkan eksekusi kepada pihak DLHK. Jadi DLHK lah yang akan mengalihkan fungsinya atau bagaimana," bebernya.

Sesuai dengan informasi yang diterimanya, sosialisasi eksekusi lahan sawit tersebut akan dilaksanakan DLHK Riau pada Senin 1 Maret 2021. "Informasinya Senin besok. Kalau enggak salah, undangannya sudah ada," tuturnya.

Untuk diketahui pada Januari 2020, pihak DLHK Provinsi Riau didampingi personel Kejaksaan Negeri Pelalawan telah melaksanakan eksekusi penertiban dan pemulihan kawasan hutan. Namun belum keseluruhan eksekusi itu berhasil sesuai dengan Amar Putusan MA. (dri)

DIBACA : 228 KLIK

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 081371554444 atau Email: redaksi.riausatu@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.

 
Index

Konten SPORT | POLITIK | HUKRIM | OTONOMI | NASIONAL | PERISTIWA | IPTEK | EKONOMI | OTOMOTIF | JENDELA | ADVERTORIAL | ROHIL | INHIL |
RIAU | DPRD PROV. RIAU
Management TENTANG KAMI | REDAKSI | PEDOMAN MEDIA SIBER | INFO IKLAN | DISCLAIMER | INDEX
Copyright © 2014 RiauSatu.Com, All Rights Reserved