Selasa, 02 / Maret / 2021
Pegiat LSM Ini Minta KPK Tuntaskan Kasus Mega Korupsi di Bengkalis

| HUKRIM
Senin, 08 Februari 2021 - 16:36:30 WIB
PEKANBARU, RIAUSATU.COM – Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Anti Korupsi, Toro Laia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntaskan kasus mega korupsi di Bengkalis, Provinsi Riau.

Dia menilai, pengusutan kasus korupsi yang membuat Bupati Bengkalis Amril Mukminin menjalani hukuman, terkesan tertunda.

"Tidak ada yang kebal hukum. Koruptor mesti diusut dan dihukum. KPK harus segera bertindak!" katanya, kepada media siber ini.

"Meski Bupati Amril Mukminin sudah terpidana dan saat ini tengah menjalani hukuman atas kasus megakorupsi ini, tetapi terduga lain seperti Kasmarni, belum disentuh," tegasnya.

Dugaan keterlibatan Kasmarni (istri Amril Mukminin) dalam mega korupsi ini, menurut Toro, justru diungkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, berdasarkan surat dakwaan Nomor: 42/TUT.01.04/24/06/2020 tanggal 17 Juni 2020, yang dibacakan dalam persidangan di PN Pekanbaru, Kamis (25/06/2020).

"Fakta-fakta persidangan ini memperjelas dan mempertegas dakwaan JPU KPK, atas aliran dana ke rekening Kasmarni. Ini yang harus dituntaskan KPK," katanya.

Menurutnya, Kasmarni menerima uang Rp12.770.330.650,- lewat rekeningnya nomor 4660113216180 (Bank CIMB Niaga Syariah) dan rekeningnya No. 702114976200 dari Direktur perusahaan PT Mustika Agung Sawit Sejahtera (MASS), serta menerima uang tunai Rp10.907.412.755,- dari PT. Sawit Anugrah Sejahtera (SAS).

‘’Aliran dana dari dua perusahaan perkebunan kelapa sawit ini diduga keras uang suap/gratifikasi. Karena kebun dua perusahaan itu diduga dibangun di atas kawasan hutan lindung milik negara," beber Toro.

Berdasarkan indikasi kuat keterlibatan Kasmarni itu, sebutnya, tidak ada alasan bagi KPK untuk tutup mata atas kasus ini.

Apalagi, katanya, Kasmarni bersatus aparatur sipil negara (ASN) jelas-jelas telah menyalahgunakan kewenangannya, sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau money laundering.

"Selaku aktivis anti korupsi, saya meminta KPK membayar utang mereka dalam kasus mega korupsi Bengkalis, karena masih menyisakan terduga koruptor yang belum tersentuh hukum," pungkas Toro. (end)

DIBACA : 694 KLIK

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 081371554444 atau Email: redaksi.riausatu@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.

 
Index

Konten SPORT | POLITIK | HUKRIM | OTONOMI | NASIONAL | PERISTIWA | IPTEK | EKONOMI | OTOMOTIF | JENDELA | ADVERTORIAL | ROHIL | INHIL |
RIAU | DPRD PROV. RIAU
Management TENTANG KAMI | REDAKSI | PEDOMAN MEDIA SIBER | INFO IKLAN | DISCLAIMER | INDEX
Copyright © 2014 RiauSatu.Com, All Rights Reserved