Minggu, 29 / November / 2020
Selain Dituntut 6 Tahun Penjara, Bupati Nonaktif Bengkalis Didenda Rp 500 Juta

| HUKRIM
Jumat, 02 Oktober 2020 - 17:22:22 WIB
PEKANBARU, RIAUSATU.COM-Bupati nonaktif Bengkalis, Amril Mukminin dituntut Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enam tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Tuntutan itu setelah Jaksa KPK meyakini Amril melakukan praktek rasuah dalam kasus royek pembangunan jalan Duri-Sei Pakning.

"Menuntut agar terdakwa Amril Mukminin dijatuhi hukuman penjara selama enam tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut," kata Jaksa KPK, Takdir Suhan saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, Kamis (1/10).

Tuntuan tersebut, lanjut Taqdir, mempertimbangkan sejumlah hal memberatkan. Seperti, terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.

Kendati begitu, pertimbangan meringankan adalah terdakwa telah mengembalikan seluruh uang suap diterima, bersikap sopan selama proses persidangan, dan belum pernah dihukum pidana.

"Hal meringangkan, terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya," ujar Taqdir, sebagaimana dilansir merdeka.com.

Dalam kasus ini, Tim Jaksa KPK meyakini Amril menerima suap dari Dirut PT Citra Gading Asritama (CGA) Ichsan Suaidi, sebesar SGD 250. Suap itu diberikan dengan harapan imbal jasa dalam upaya PT CGA menggarap proyek pembangunan jalan Duri - Sei Pakning.

"Selain suap, terdakwa juga terbukti menerima gratifikasi dengan total Rp 12,7 miliar dari Jonny Tjoa selaku pemilik perusahaan sawit PT Mustika Agung Sawit Sejahtera," beber Taqdir.

Diketahui gratifikasi itu adalah fee untuk Amril yang diterima setiap bulan sejak tahun 2013 hingga 2019 saat menjabat sebagai Anggota DPRD Bengkalis hingga menjadi Bupati Bengkalis.

"Selain Jonny, terdakwa juga menerima gratifikasi berupa fee setiap bulannya sejak 2014 hingga 2019 dari Adyanto selaku direktur dan pemilik PT Sawit Anugrah Sejahtera dengan total Rp 10,9 M," tegas Taqdir.

Sebagai informasi, pasal dikenakan jaksa terhadap terdakwa adalah Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (dri)



DIBACA : 84 KLIK

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 081371554444 atau Email: redaksi.riausatu@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.

 
Index

Konten SPORT | POLITIK | HUKRIM | OTONOMI | NASIONAL | PERISTIWA | IPTEK | EKONOMI | OTOMOTIF | JENDELA | ADVERTORIAL | ROHIL | INHIL |
RIAU | DPRD PROV. RIAU
Management TENTANG KAMI | REDAKSI | PEDOMAN MEDIA SIBER | INFO IKLAN | DISCLAIMER | INDEX
Copyright © 2014 RiauSatu.Com, All Rights Reserved