Kamis, 06 / 08 / 2020
Minggu, 02 Agustus 2020 - 00:35 WIB
Delapan Sepeda Motor Terjaring Operasi Penertiban Balap Liar
Sabtu, 01 Agustus 2020 - 12:42 WIB
Polresta Pekanbaru Sembelih 26 Hewan Kurban
PP Minta Kejaksaan Tuntaskan Kasus Mark Up Rp2,3 M Ganti Rugi Lahan Perkantoran Tenayan Raya

| HUKRIM
Senin, 27 Juli 2020 - 11:20:40 WIB
Iwan Pansa, Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru.
TERKAIT:
PEKANBARU, RIAUSATU.COM – Desakan dari berbagai komponen masyarakat agar kasus tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru diusut tuntas, terus menggelinding. Setelah Jumat minggu lalu pemuda dan mahasiswa menggelar unjuk rasa di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada Setiabudi Jakarta Selatan, kali ini tuntutan datang dari MPC Pemuda Pancasila (PP) Kota Pekanbaru.

“Segudang laporan dari masyarakat terkait dugaan korupsi di lingkungan Pemko Pekanbaru, yang ditengarai melibatkan Walikota Pekanbaru, sampai sekarang ibarat jalan di tempat, tanpa progres berarti. Padahal, deretan kasus korupsi tersebut sudah diusut jajaran Kejaksaan,’’ ujar Ketua MPC PP Kota Pekanbaru, Iwan Pansa, kepada media siber ini.

Dia lantas membeberkan sejumlah kasus korupsi dimaksud, antara lain dugaan mark up Rp23 miliar tanah perkantoran Tenayan Raya yang telah mereka laporkan tahun lalu, pengadaan lahan di Kawasan Industri Tenayan (KIT), dugaan korupsi di BPMPTSP Pekanbaru, kasus upah pungut pajak di Bapenda dan Dishub Pekanbaru, serta Dinas PUPR, DLHK, Disdik maupun proyek pembangunan RS Madani.

‘’Setahu kami, kasus-kasus tersebut sudah pernah ditangani jajaran Korps Adhyaksa, dugaan mark up Rp23 miliar tanah perkantoran Tenayan Raya sudah diusut Kejati Riau, kasus upah pungut pajak di Bapenda Pekanbaru diusut Kejari Pekanbaru Februari 2020, di mana 18 pejabatnya sudah dimintai keterangan oleh penyidik. Kenapa progresnya terkesan lamban, apakah Walikota Pekanbaru kebal hukum?,’’ tanya Iwan Pansa.

Menurutnya, koruptor-koruptor yang bersembunyi di balik baju seragam di Pemko Pekanbaru harus segera dibongkar. Cepat atau lambat, semuanya pasti akan terungkap,” tegas Iwan Pansa, seraya menunjukkan beberapa bundel berkas kasus tipikor yang dirangkum Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) MPC PP Pekanbaru.

Lebih lanjut dia mengatakan, beberapa waktu belakangan ini pihaknya intens menjalin komunikasi dan koordinasi dengan beberapa pejabat terkait penanganan tipikor. ‘’Praktek atau penyakit korupsi di Riau, khususnya Pekanbaru, sudah sangat berkarat. Mungkin hanya KPK, Kejagung atau Mabes Polri yang dapat menertibkan semua ini,’’ sebutnya.

Unjuk Rasa di KPK

Seperti diberitakan media siber ini, puluhan pemuda dan mahasiswa yang menamakan dirinya Persatuan Pemuda dan Mahasiswa Anti Korupsi, Jumat (24/7/2020) siang, menggelar unjuk rasa di depan Gedung KPK, mendesak KPK mengusut tuntas kasus proyek multiyears pembangunan perkantoran Pemko Pekanbaru di Tenayan Raya, terutama pembayaran ganti rugi lahannya.

Dalam orasinya, koordinator aksi Donny meminta KPK memeriksa dan memanggil pejabat Pemko Pekanbaru yang terlibat agar masyarakat percaya penegakan hukum di Pekanbaru khususnya. “Usut proyek multiyears pembangunan perkantoran Pemko Pekanbaru di Tenayan Raya, proyek pembebasan lahan perkantoran Pemko Pekanbaru Tenayan, dan dugaan korupsi di Badan Perizinan Terpadu Pemko Pekanbaru,’’ sebutnya.

Menurut Donny, dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Riau, ganti rugi lahan perkantoran Tenayan Raya seluas 130 hektare menelan biaya Rp26 miliar. Dana dari APBD Kota Pekanbaru ini sudah termasuk ganti rugi pohon sawit di atas lahan, sementara anggaran untuk biaya ganti rugi mencapai Rp50 miliar. “Kita menduga ada mark up sebesar Rp23 miliar,” teriak Donny, dalam aksinya.

Demonstran juga meminta KPK mengawasi proyek KIT (Kawasan Industri Terpadu) Kota Pekanbaru, dugaan korupsi di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Pekanbaru, dugaan korupsi upah pungut pajak di Bapenda Pekanbaru, dan dugaan penggelapan retribusi pajak parkir Kota Pekanbaru. “Periksa pejabat yang terlibat, terutama M Jamil, Kepala BPMPTSP Pekanbaru, yang sekarang menjadi Pj Sekretaris Kota Pekanbaru,’’ pungkas Donny. (rs1)
DIBACA : 68 KLIK

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 081371554444 atau Email: redaksi.riausatu@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.

 
Index

Konten SPORT | POLITIK | HUKRIM | OTONOMI | NASIONAL | PERISTIWA | IPTEK | EKONOMI | OTOMOTIF | JENDELA | ADVERTORIAL | ROHIL | INHIL |
RIAU | DPRD PROV. RIAU
Management TENTANG KAMI | REDAKSI | PEDOMAN MEDIA SIBER | INFO IKLAN | DISCLAIMER | INDEX
Copyright © 2014 RiauSatu.Com, All Rights Reserved