Selasa, 07 / Juli / 2020
Polda Riau Dalami Dugaan Manipulasi Progres Pembangunan Jembatan Bagan Cacing Rohil

| HUKRIM
Kamis, 23 Januari 2020 - 15:55:45 WIB
PEKANBARU, RIAUSATU.COM - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau sedang mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait dugaan manipulasi progres pekerjaan pembangunan Jembatan Bagan Cacing (Bankeu) Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017.

"Sebagai LSM pelapor, tadi pagi (Kamis, 23 Januari 2020), kami dipanggil Subdit III Ditreskrimsus Polda Riau untuk dimintai keterangan terkait dugaan manipulasi progres proyek Jembatan Bagan Cacing Rohil tahun 2817," ujar Ketua Lembaga Swadaya Manusia (LSM) Koalisi Indonesia Bersih (KIB) Riau, Hariyadi SE, kepada media siber ini, barusan.

Kehadirannya di Ditreskrimsus Polda Riau berdasarkan surat permintaan verifikasi atas laporan tindakan pidana korupsi yang mereka serahkan pada 30 Desember 2019. "Tadi kami menghadap penyelidik Kompol Detis Mayer Silitonga SH, Kanit 4 Subdit III Ditreskrimsus Polda Riau, semacam verifikasi lah," sebut Hariyadi.

Seperti diberitakan riausatu.com, LSM KIB Riau, Senin (30/12/2019), melaporkan dugaan manipulasi progres pekerjaan pembangunan Jembatan Bagan Cacing (Bankeu) Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017, ke Ditreskrimsus Polda Riau.

Proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Rokan Hilir ini dikerjakan oleh PT Hikmah Perkasa Sejati yang beralamat Jalan Sudirman No. 109  RT 001/RW 009  Bangkinang, Kabupaten Kampar, dengan anggaran Rp9.811.407.000,-

LSM KIB Riau melaporkan Kepala Dinas PUPR Rokan Hilir, Kuasa Pengguna anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Konsultan Pengawas, dengan dugaan persekongkolan memanipulasi progres pekerjaan pembangunan Jembatan Bagan Cacing, supaya anggaran dicairkan 95 persen.

Berdasarkan kronologis dan beberapa informasi yang diperoleh terkait penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pembayaran Terminj  95 persen, diduga progres pekerjaan dimanipulasi, dengan maksud dicairkan dana duluan. Sudah mendekati tutup tahun anggaran, seluruh dana dicairkan padahal progres pekerjaan di lapangan diduga tidak mencapai 95 persen, karena minggu kedua Januari 2018 terlihat masih dikerjakan.

LSM KIB Riau menuding Kepala Dinas PUPR Rokan Hilir, KPA, PPTK, dan Konsultan Pengawas melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan, maka Pasal yang disangkakan adalah Pasal 3 Terkait tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (rs1)
DIBACA : 240 KLIK

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 081371554444 atau Email: redaksi.riausatu@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.

 
Index

Konten SPORT | POLITIK | HUKRIM | OTONOMI | NASIONAL | PERISTIWA | IPTEK | EKONOMI | OTOMOTIF | JENDELA | ADVERTORIAL | ROHIL | INHIL |
RIAU | DPRD PROV. RIAU
Management TENTANG KAMI | REDAKSI | PEDOMAN MEDIA SIBER | INFO IKLAN | DISCLAIMER | INDEX
Copyright © 2014 RiauSatu.Com, All Rights Reserved