Jum'at, 05 / Maret / 2021
Kemendagri: Pilkada Serentak Digelar Tahun 2024

| POLITIK
Sabtu, 30 Januari 2021 - 14:31:11 WIB
JAKARTA, RIAUSATU.COM-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak digelar tahun 2024 merupakan amanat undang-undang yang ada. Hal itu dikatakan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar menyikapi adanya usulan Revisi Undang-Undang Pemilu, usai melakukan pertemuan di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat.

Dijelaskan Bahtiar, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota merupakan perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015. Dalam perubahan tersebut, di antaranya mengamanatkan perubahan keserentakan nasional yang semula dilaksanakan pada 2020 menjadi 2024.

"Kami berpendapat bahwa UU ini mestinya dijalankan dulu, tentu ada alasan-alasan filosofis, ada alasan-alasan yuridis, ada alasan sosiologis, dan ada tujuan yang hendak dicapai mengapa Pilkada diserentakkan di tahun 2024," kata Bahtiar dalam keterangannya, Jumat (29/1).

Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 dalam pasal 201 ayat 8 menjadi "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024."

"Oleh karenanya, mestinya pelaksanaan pemilihan kepala daerah tetap sesuai dengan UU yang ada, yaitu dilaksanakan serentak di seluruh wilayah negara indonesia pada tahun 2024," ujarnya, dilansir merdeka.com.

Dengan demikian, pelaksanaan Pilkada Serentak pada tahun 2024, menurutnya perlu dilaksanakan dan dievaluasi usai pelaksanaannya. Sehingga evaluasi tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan apakah perlu revisi atau tidak.

"UU tersebut mestinya dilaksanakan dulu, nah kalau sudah dilaksanakan nanti tahun 2024, dievaluasi , hasil evaluasi itu lah yang menentukan apakah UU Nomor 10 tahun 2016 itu harus kita ubah kembali atau tidak, nah tetapi mestinya kita laksanakan dulu," jelasnya.

"Jadi posisi kami terhadap wacana tersebut bahwa mari kita menjalankan UU yang ada sesuai dengan amanat UU itu, UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 201 ayat 8, Pilkada serentak kita laksanakan di tahun 2024," tambahnya.

Terlebih, lanjutnya, fokus pemerintah saat ini adalah menghadapi pandemi Covid-19. “Hari ini fokus utama kita adalah bagaimana bisa cepat mengatasi masalah Pandemi Covid-19,” tandasnya. (dri)

DIBACA : 280 KLIK

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 081371554444 atau Email: redaksi.riausatu@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.

 
Index

Konten SPORT | POLITIK | HUKRIM | OTONOMI | NASIONAL | PERISTIWA | IPTEK | EKONOMI | OTOMOTIF | JENDELA | ADVERTORIAL | ROHIL | INHIL |
RIAU | DPRD PROV. RIAU
Management TENTANG KAMI | REDAKSI | PEDOMAN MEDIA SIBER | INFO IKLAN | DISCLAIMER | INDEX
Copyright © 2014 RiauSatu.Com, All Rights Reserved