"> " />
Sabtu, 24 / Oktober / 2020
Corona Meluas, Pilkada Tetap Digas

| JENDELA
Kamis, 24 September 2020 - 12:15:04 WIB
PEMERINTAH Republik Indonesia tampaknya sudah mulai membiasakan diri dengan prinsip, "Biarkan anjing menggonggong, kafilah jalan terus."

Lihatlah beberapa waktu lalu, begitu deras tuntutan dari sejumlah elemen masyarakat untuk membatalkan revisi UU tentang KPK, pemerintah seakan tidak mempedulikannya. Dan, pada gilirannya –seperti yang kita lihat—, revisi UU KPK tetap disahkan.

Seperti lolos dari ujian, manakala ujian baru datang, Pemerintah seakan tidak punya beban lagi untuk melaksanakan apa yang telah direncanakan.

Kali ini terkait pilkada serentak, yang puncaknya akan dilaksanakan pada Rabu 9 Desember mendatang. Pemerintah, KPU, dan DPR telah bersepakat Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan sesuai jadwal, yang disertai dengan persyaratan: penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Menkopolhukam Mahfud MD dalam penjelasannya yang disiarkan oleh sejumlah stasiun televisi nasional, menyebutkan sejumlah alasan yang membuat Pemerintah bersikukuh Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan sesuai yang telah dijadwalkan.

Antara lain, menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, tidak satu pun pihak yang bisa memastikan kapan pandemi Covid-19 akan berakhir.

Kedua, menurut Mahfud, kalau pilkada tidak digelar tahun ini, maka akan banyak daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang akan dipimpin oleh pelaksana tugas kepala daerah.

Dalam kondisi seperti sekarang ini bersebab pandemi, menurut Mahfud, sangat diperlukan pejabat yang bisa dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan penting dan srategis. Sementara pelaksana tugas kepala daerah, memiliki wewenang yang amat sangat terbatas.

Keputusan Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan di tengah derasnya tuntutan untuk penundaan pesta demokrasi itu. Dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah, terang-terangan meminta Pemerintah menunda pilkada serentak.

Belum lagi dari kalangan akademisi yang menyuarakan hal yang sama. Mantan Wapres HM Jusuf Kalla malah lebih keras lagi: meminta pilkada ditunda sampai ditemukannya vaksin.
Semua tuntutan tentang penundaan pilkada itu dipicu kecemasan yang sama: kasus Covid-19 semakin meluas dan tidak terkendali.

Pelaksanaan pilkada, yang diniscayakan akan melibatkan begitu banyak orang dengan suasana emosi yang terkadang sulit terkendali, bukan tidak mungkin akan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19—, menambah daftar klaster selama ini yang cenderung semakin banyak.

Kalau dalam kondisi sekarang saja Pemerintah seakan sudah kewalahan menghadapi penyebaran Covid-19, dicemaskan situasi akan kian memburuk manakala pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dipaksakan.

Melihat kondisi terakhir, Rabu (23/9/2020), tidak ada satu pun daerah di 34 provinsi yang tidak melaporkan penambahan kasus Covid-19 per hari. Bahkan, beberapa hari terakhir rekor penambahan kasus saling kejar-kejaran, termasuk Provinsi Riau di mana enam kabupaten/kota-nya kembali ke zona merah, sulit dibayangkan apa yang terjadi kalau pilkada tetap digelar.

Begitu digelar tahap awal pelaksanaan pilkada, sudah terlihat perkembangan yang mencemaskan. Ketika pendafaran bakal calon kepala daerah, satu misal, angka bakal calon kepala daerah yang terkonfirmasi Covid-19 tercatat lebih dari 60 orang.

Belum lagi komisioner KPU, Bawaslu, dan lainnya yang ikut  terpapar. Bak fenomena gunung es, yang di permukaan memang tidak seberapa, tapi angka sebenarnya dipastikan akan jauh lebih banyak dari itu.

Oke, Pemerintah memang telah mensyaratkan rambu-rambu, yaitu penerapan protokol kesehatan yang ketat di setiap tahapan pilkada. Sejumlah regulasi yang memuat sanksi, juga telah dan sedang disiapkan oleh para pemegang otoritas.

Melalui sejumlah kebijakan itu, Pemerintah hendak meyakinkan kepada publik bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi, tidak akan menimbulkan ekses negatif.

Tapi, siapa yang bisa menjamin orang untuk tetap menerapkan protokol kesehatan manakala terlibat secara langsung dalam proses politik itu?

Di tengah tingkat kedisiplinan masyarakat yang masih rendah, pengetahuan tentang pemeliharaan kesehatan belum merata, sosialisasi dan edukasi yang kurang, dan kepedulian akan nasib sesama yang belum begitu kuat, perilaku atau perbuatan yang mengundang terjadinya penyebaran Covid-19 sebagai sesuatu yang sangat sulit dihindarkan.

Pemerintah bisa saja berdalih dengan mengatakan akan mengerahkan aparat keamanan untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan di setiap tahapan pelaksanaan pilkada. Tapi, dengan jumlah aparat yang terbatas di tengah jumlah penduduk yang banyak dan cakupan wilayah yang sangat luas, akankah pengawasan dari aparat keamanan efektif untuk tidak terjadinya pelanggaran terhadap protokol kesehatan?

Proses politik memang perlu sebagai bagian dari proses demokratisasi. Kekosongan pemerintahan memang harus diisi karena menyangkut kepentingan begitu banyak daerah dan begitu banyak jumlah penduduk.

Tapi di tengah semua itu, ada hal yang lebih penting lagi, yaitu melindungi semua anggota masyarakat dari ancaman yang membahayakan jiwa mereka. Untuk kondisi ini, ancaman itu datang dari Covid-19.

Jangan karena obsesi yang terlalu berlebihan untuk memenuhi proses demokrasi, Covid-19 di Indonesia akan menemukan tempat yang semakin luas untuk berkembang dan menyebar.

Dan pada gilirannya –semoga ini tidak terjadi—, akan menjadi mesin pembunuh yang akan memusnahkan spesies manusia di Negeri ini.**

DIBACA : 120 KLIK

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 081371554444 atau Email: redaksi.riausatu@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.

 
Index

Konten SPORT | POLITIK | HUKRIM | OTONOMI | NASIONAL | PERISTIWA | IPTEK | EKONOMI | OTOMOTIF | JENDELA | ADVERTORIAL | ROHIL | INHIL |
RIAU | DPRD PROV. RIAU
Management TENTANG KAMI | REDAKSI | PEDOMAN MEDIA SIBER | INFO IKLAN | DISCLAIMER | INDEX
Copyright © 2014 RiauSatu.Com, All Rights Reserved