PEKANBARU, RIAUSATU.COM – Sebanyak 242 pegawai –terdiri dari aparatur sipil negara (ASN), tenaga honorer, dan tenaga ahli—telah mengembalikan uang hasil korupsi kasus surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif di Sekretariat DPRD Provinsi Riau.
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau telah menerima pengembalian dana sebesar Rp18,8 miliar. Sebanyak 176 pegawai telah melunasi pengembalian dana secara penuh, dan 66 orang masih dalam proses pelunasan.
Namun, jumlah tersebut masih jauh dari total kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp162 miliar. Polda Riau masih menunggu audit resmi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau untuk memastikan angka pasti kerugian.
‘’Penyidik sampai saat ini telah menerima pengembalian dana sebesar Rp18,8 miliar, sementara 37 pegawai lainnya sama sekali belum mengembalikan dana dengan alasan telah habis digunakan,’’ sebut Dirreskrimsus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan, Rabu (12/2/2025).
Dari 176 pegawai yang telah mengembalikan dana hasil korupsi SPPD fiktif di sekretariat Parlemen Riau itu terselip nama Edwin Noviansyah, S.STP, M.Si, yang saat peristiwa korupsi berjamaah pada 2020-2021 menjabat Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan DPRD Provinsi Riau.
Sumber media siber ini yang enggan namanya diposting menyebutkan, Edwin Noviansyah yang sekarang menjabat Sub Koordinator Verifikasi dan Pelaporan di DPRD Riau itu punya usaha sampingan, yakni sedang membangun perumahan di kawasan Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru.
Pantauan di lapangan beberapa waktu lalu, rumah yang sedang dibangun Edwin Noviansyah terlihat terbengkalai. Kemungkinan besar, pembangunan terkendala sejak kasus SPPD fiktif DPRD Riau ini diusut penyidik Ditreskrimsus Polda Riau sejak tahun 2024.
Dikonfirmasi riausatu.com melalui pesan WhatsApp, Edwin Noviansyah membantah lagi membangun perumahan di Kota Pekanbaru. Namun, dia mengaku sedang membangun rumah, tapi biaya pembangunannya memakai uang bank. ***