Minggu, 26 Februari 2012 - 22:23:20 WIB
PH JS:Harusnya Kejari Mengacu Perpres No 58 Tahun 2005
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Riau - Dibaca: 235 kali


Bengkalis (Riausatu):Penasehat Hukum (PH) tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) docking KMP Tasik Gemilang JS, Aziun Asy’ari menyayangkan penahanan kliennya oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis. Mestinya JS tidak terlibat dari dugaan Tipikor tersebut, karena semua tanggungjawab sudah didelegasikan kepada PPTK.

Dihubungi, Minggu (26/2), Aziun mengatakan, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan kewenangan pengelolaan berada pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Dimana seluruh KPA di SKPD sudah mendelegasikan semua tanggungjawab atau pekerjaan kepada PPTK.

“Karena itu, seharusnya Kejari Bengkalis tidak menahan atau melibatkan kepala dinas dalam dugaan tipikor ini. Karena semua tanggungjawab sudah didelegasikan kepada PPTK,” papar Aziun.

Ditambahkan Aziun, karena semua tanggunggungjawab sudah didelegasikan kepada PPTK, maka PPTK bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan seluruh dokumen anggaran dan mengeluarkan beban anggaran kegiatan.

“Delegasi atau tanggungjawab ini dilimpahkan ke PPTK dengan pertimbangan ada beban kerja, rentang kendali, jabatan, anggaran dan tidak mungkin KPA (kepala dinas,red) melakukan semua kegiatan yang ada di SKPD. Makanya, ketika ditemukan adanya indikasi Tipikor maka yang bertanggungjawab secara keseluruhan di SKPD adalah PPTK bukan KPA, karena sudah didelegasikan,” jelas Aziun lagi.

Aziun berharap, Kejari Bengkalis memandang hukum secara keseluruhan, tidak semata Keppres 80 tahun 2008. Dalam Keppres tersebut hanya mengatur tentang KPA dan pejabat pembuat komitmen. Sementara menyangkut PPTK dijabarkan dalam Perpres No 58 Tahun 2005. “Makanya kita katakan, seharusnya JS tidak ditahan dalam perkara ini,” imbuhnya.

Ditanya mengapa dirinya tidak mem-pra pradilankan Kejari Bengkalis, kata Aziun, Pra Pradilan hanya mengatur hal-hal yang bersifat admnistrasi, sedangkan menyangkut materi perkara tidak bisa dipra-pradilankan.

“Hanya persoalannya, jika nanti pengadilan memutuskan seperti yang saya sampaikan, bagaimana dengan klien saya? Bagaimanan dengan nama baiknya? Waktu yang sudah dihabiskan selama ditahan? Jadi saya pikir analisa hukum yang dilakukan oleh Kejari kurang tepat,” paparnya.

Percepat Proses Sidang

Untuk memperjelas kasus dan persoalan yang terjadi, pengacara asal Kota Bengkalis ini berharap, Kejari Bengkalis mempercepat proses hukum terhadap keliennya. Tujuannya biar semuanya lebih jelas. Soal kondisi JS saat ini, kata Aziun  JS tetap yakin bahwa dirinya tidak bersalah. Kalaupun nanti prosesnya sampai di persidangan, JS sudah siap menghadapi proses hukum tersebut.

“Kita berharap proses persidangan bisa digelar secepatnya, agar persoalan hukumnya menjadi jelas dan terang,” pungkasnya.(Dafal)

 

 



0 Komentar :



Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)