Kamis, 18 / Oktober / 2018
Advertorial
Soal Proyek Kelistrikan, Bupati Wardan Minta Pemilik Lahan Legowo Duduk Bersama PLN

| PEMKAB INHIL
Minggu, 04 Juni 2017 - 12:44:16 WIB
TEMBILAHAN, RIAUSATU.COM - Proses pembebasan tanah untuk kepentingan proyek strategis kelistrikan di Inhil (Indragiri Hilir) menemui hambatan, antara lain keengganan pemilik lahan menerima ganti rugi yang ditawarkan PT PLN (Persero). Terkait ini, Bupati Inhil Drs. HM Wardan MP mengimbau kepada masyarakat pemilik tanah untuk legowo duduk bersama dengan PLN mencari solusi terbaik demi kepentingan publik dan kemajuan daerah.

"Pemerintah bersedia menjadi mediator untuk resolusi persoalan pembebasan lahan tersebut," kata Wardan, sambil menambahkan, program kelistrikan sejatinya juga menjadi program pemerintah Inhil. "Dan tersedianya daya listrik yang cukup di daerah kita, tentunya juga akan membuat pembangunan di Inhil ini berjalan lebih,"sebutnya.

Makanya, Bupati Wardan meminta PT PLN (Persero) untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait masalah pembebasan lahan pembangunan 22 tapak menara Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 KV yang hingga kini belum bisa dituntaskan.

"Pihak PLN hendaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kalau ada ganti rugi dijelaskan ganti ruginya, kalau tidak ada dijelaskan karena yang lain bisa kenapa di Inhil tidak bisa. Terlebih lagi ini merupakan dambaan masyarakat untuk mendapatkan aliran listrik yang cukup. Selama ini masyarakat protes saja kan!sekarang sudah ada upaya untuk itu, jadi tidak ada alasan pula bagi masyarakat untuk menolak," ujarnya.

Manager Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Sumatera 2 PT PLN (Persero), Rahmat Basuki mengatakan, masalah pembebasan lahan masyarakat di Inhil untuk proyek strategis nasional yang belum bisa dituntaskan disebabkan, para pemilik tanah enggan menerima ganti rugi yang ditawarkan oleh PLN.

Lebih lanjut Rahmat mengatakan, pemerintah setempat juga sudah memediasi PLN dengan masyarakat. Dalam beberapa kali pertemuan, Pemkab Inhil secara persuasif meminta pemilik tanah untuk legowo dan mengedepankan kepentingan publik.

Selain itu, pihaknya juga telah melakukan sejumlah pertemuan dengan masyarakat untuk mengkomunikasikan tentang rencana ganti rugi atas pembebasan lahan tersebut. Sayangnya, beberapa kali pertemuan digelar, masyarakat tetap enggan membebaskan lahan. "Bahkan, sebagian dari mereka malah meminta ganti rugi dengan harga tinggi,"katanya. (fik)

DIBACA : 1134 KLIK

Kami menerima tulisan mengenai informasi yang bernilai berita
Silahkan SMS ke 081371554444 atau Email: redaksi.riausatu@gmail.com
Lengkapi data diri secara lengkap.

 
Index

Konten SPORT | POLITIK | HUKRIM | OTONOMI | NASIONAL | PERISTIWA | IPTEK | EKONOMI | OTOMOTIF | JENDELA | ADVERTORIAL | ROHIL | INHIL |
RIAU | DPRD PROV. RIAU
Management TENTANG KAMI | REDAKSI | PEDOMAN MEDIA SIBER | INFO IKLAN | DISCLAIMER | INDEX
Copyright © 2014 RiauSatu.Com, All Rights Reserved